ISTILAH HUKUM dalam BAHASA BELANDA

1. ZAAKSGEVOLG / DROIT DE SUIT: yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun benda itu berada

2. DROIT INVIOLABLE ET SACRE: yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat

3. VAGUE: kabur

4. DWINGEN; memaksa VERBAND: hubungan : hubungan erat

5. FEIT : perbuatan

6. OVERTRADING: pelanggaran

7. MISDRIFF: kejahatan

8. DADER: pelaku tindak pidana

9. NIET ON VARKELIJK VERKLAARD: Gugatan tidak dapat diterima

10. A QUO:

11. IPSO JURE: demi hukum / berdasarkan hukum.

12. EX AEQUO ET BONO: putusan yang seadil-adilnya

13. DADER / DOER : orang yang melakukan delik

14. DOENPLEGER / MANUS / DOMINA : orang yang menyuruh melakukan

15. MEDEDADER/MADEPLEGEN : Orang yang turut melakukan

16. UIT LOKER : orang yang sengaja membujuk

17. MEDEPLICHTIGHEID : membantu

18. NOODWEER : dalam keadaan terpaksa

19. OVERMACHT: keadaan yang memaksa (tidak bias dielakkan).

20. asas proporsionalitas: harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar.

21. VERKAPTE VRIJPRAAK : putusan bebas tidak murni

22. POINT DE IBTERN POINT ATIM : tidak ada sengketa tidak ada perkara

23. LAMBROSO theory : character of crime

24. NOTOIR FEIT : hal yang telah diketahui dan dinyakini kebenarannya oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi.

25. NOELA POENA SINE LEGI PRAVIA POENALE : tidak ada hukuman yang tanpa didasari oleh suatu ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya. (Pasal 1 (1) KUHP)

26. OVERMACH : kejadian/keadaan yang memaksa

27. MIRANDA RULE : hak seorang tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum dalam perkaranya.

28. SAKSI VERBALISAN : saksi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan.

29. ONSPLITBAR’ AVEU : suatu pengakuan tidak dapat dipisahkan-pisahkan.

30. INTERVENSI : masuknya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau kepentingan untuk turut serta dalam perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

31. VOEGING : menyertai (ikut salah satu pihak)

32. TUSSENKOMST : menengahi (tidak memihak)

33. VRIJWARING : penanggungan / pembelaan (atas permintaan biasanya tergugat)

34. DERDEN VERZETE : perlawanan pihak ketiga yang merasa mempunyai hak dan kepentingan, yang secara nyata-nyata telah dirugikan oleh karena adanya suatu putusan pengadilan, dengan cara menggugat para pihak yang berperkara (gugatan biasa)..dapat menangguhkan eksekusi hanya jika diperintahkan oleh KPN

35. NIET ON VARKELIJK VERKLAARD : gugatan / tuntutan tidak diterima

36. KAUKUS : pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam proses mediasi, tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

37. UIT VOOR BAR BIJ VOOR RAAD : putusan serta merta, putusan yang diputus sebelum putusan akhir, yang dapat dilaksanakan dahulu meskipuyn belum berkekuatan hukum tetap.

38. CONSERVATOIR BESLAG : sita jaminan terhadap barang bergerak / tidak bergerak milik tergugat

39. REVINDICATOIR BESLAG : sita terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

40. PACTUM DE COMPROMITENDO : klausul penyelesaian arbitrase yang dibuat sebelumnya.

41. AKTA COMPROMI : klausul yang dibuat setelah timbul permasalahan.

42. RES JUDIKATA PRO VERITATE HABITUR : putusan hakim dianggap benar selama belum dibuktikan atau putusan sebaliknya.

43. UNUS TESTIS NULUS TESTIS : satu orang saksi bukan merupakan (saksi) alat bukti (min 2 org). 1866- 1895 KUHPerdata.

44. SUMPAH DECISOIR : sumpah pemutus/ akhiri sengketa / yang diminta oleh pihak satunya terhadap pihak yang lain agar diucapkan, untuk menggantungjan putusan perkara padanya (KUHPerdata 1929).

45. DADING : perdamaian.

46. AUDI ET ALTEREM PARTEM : hakim harus mendengarkan keterangan dari para pihak.

47. ACTOR SEQUITUR FORUM REI : gugaatan harus dialamatkan pada alamat tergugat.

48. ACTOR SEQUITUR FORUM SITEI : gugatan haarus dialamatkan pada alamat di mana benda tidak bergerak tersebut berada.

49. FIAT JUSTISIA RUAT COELUM : keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh.

50. SANS PROJUDICE : surat yang tidak dapat dijadikan alat bukti, dibuka, dalam persidangan.

51. HAK RETENSI : hak untuk menahan dokumen/berkas klien oleh ADVOKAT yang tidak membayar / melunasi honorarium yang telah disepakati.

52. PREROGASI : mengajukan suatu sengketa berdasarkan persetujuan / kesepakatan para pihak kepada hakim tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yang seharusnya tidak berwenang menangani perkara tersebut ( ac.perdata)

53. MUTSATIS MUTANDIS : diakui / sah dengan perubahan-perubahan yang ada.

54. PACTA SUNT SERVANDA : perjanjian merupakan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (1338 KUHPerdata “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya….”

55. VRISPRAAK : bebas/tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

56. ONSLAG : lepas dari segala tuntutan hukum

57. NEGATIVE WETELIJK : (KUHAP) pembuktian minimal 2 alat bukti bukti ditambah keyakinan hakim.

58. SAKSI ADE CHARGE : saksi yang menguntungkan terdakwa.

59. SAKSI A CHARGE : saksi yang memberatkan terdakwa.

60. ISBAT NIKAH : pengesahan suatu pernikahan, adanya pernikahan dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawainan, adanya pernikahan sebelum disahkannya UU no. 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan UU no 1 Tahun 1974. Permohonan isbath nikah tersebut dapat dilakukan oleh ; suami, istri, anak-anak dari suami istri tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan, wali nikah.

61. GUGATAN HADLANAH : gugatan pemeliharaan anak ( kasus perceraian)

62. NADZIR : pengelola benda wakaf

63. SUMPAH LIAN : inisiatif suami karena tuduh istri selingkuh dan ba’da duqul (bersetubuh dengan laki-laki lain).

64. HAKAM : pihak penengah / pendamai antara suami istri yang ingin bercerai karena SIQOC, ditunjuk oleh hakim, biasanya dari kerabat suami atau istri.

65. AL QADAU, AL GA’IB : putusan verstek.

66. MU’ AN AN MU’ SAL SAL : testimonium de auditu

67. PRAESUMTIO IUS TAE CAUSA / ERGA OMNES : KTUN masih dianggap sah, selama blm ada suatu ketentuan yang menyatakan sebaliknya.

68. SELF OBIDENCE/ RECPECT : kesadaran B/P TUN untuk melaksanakan putusan PTUN.

69. ULTRA PETITA : putusan yang melebihi tuntutan ( Ac. TUN).

70. DISMISAL PROSEDUR : pemeriksaan awal / rapat permusyawarahan.

71. DWANGSOM : uang paksa.

72. RECHTMATHIGEID : segi penerapan hukum.

73. DOCHMATIGHEID : segi kebijakan B/P TUN.

74. FREIZE ERMESSEN : tindakan responsive/tanggap dari B/P TUN (publik) untuk kemakmuran masyarakat/ umum.

75. INVERSO : kedua belah pihak.

76. VEXATOIR : tindakan yang sia-sia / tidak mengenai sasaran.

77. KOOPTASI : pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada.

78. DIKOTOMI : pembagian dua kelompok yang saling bertentangan.

79. ANOMALI : penyimpangan / kelainan.

80. REIMBURSMENT : penggantian kontrak, untuk pengeluaran uang, pengembalian.

81. DISKREDIT : menjelek-jelekkan / memperlemah.

82. RAISON D’ ETRE : alasan utama.

83. DIVESTASI : pelepasan / pengurangan / pembebasan modal / saham dari perusahaan.

84. LEX CERTA : ketentuan dalam perundang-undangan tidak dapat di artikan lain.

85. IN CASU : dalam hal ini.

86. IN BORGH : jaminan.

87. IN COGNITO : penyamaran.

88. IN COHEREN : tidak teratur.

89. SURAT RELAAS : bukti pemberitahuan sidang di pengadilan.

90. NUSYUZ : (ISTRI) meninggalkan kediaman bersama (rumah) tanpa ijin suami.

91. KONTANTE HANDELING-SIMULTANEUSTRANSFER : ketentuan hukun adat dalam jualbeli tanah yang harus secara tunai dan jelas.

92. PUTUSAN MA. tanggal 29 maret 1982 no. 1230 K/Sip/1980 (pembeli yang beritikat baik yang dilindungi UU.

93. UBI SOCIETAS IBI IUS : dimana ada masyarakat disana terdapat hukum

94. POWER TENT TO CORRUPT: kekuasaan cenderung bersifat korupsi. (LORD ACKTON)

95. LAW IS A TOOL OF SOCIAL SOCIAL ENGINEERING : hukum sebagai alat dalam mewujudkan perubahan-perubahan sosial (ROSCOE POUND).

96. VOLLE EIGENAAR: pemilik penuh (dari benda jaminan)